Kepala Desa Pasir Sakti Menjadi sempel Coklik

  • 26 January 2018
  • Dibaca: Pengunjung
http://pasirsakti-lampungtimur.desa.id/upload/2018/01/coklik.jpg

PPS Pasir Sakti meresmikan gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) terkait Pilkada Serentak 2018. Gerakan coklit ini dilakukan untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Sebagaimana dengan KPUD Kabupaten Lampung Timur mengintruksikan kepada seluruh jajaran PPK Se-Kabupaten Lampung Timur. Termasuk PPK Pasir Sakti sebagaimana intruksi dari KPUD melaksanakannya coklit dengan terjun ke seluruh masyarakat.

Gerakan Mencoklit partama kalinya diselenggerakan pada Pilgub Lampung 2018 di Kec. Pasir Sakti Desa Pasir Sakti melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 16 orang PPDP. Semua guyub rukun didampingi PPS, PPK dan Panwascam. Muhammad Ismail selaku ketua PPS Desa Pasir Sakti  Kecamatan Pasir Sakti.

“Gerakan Coklit Serentak dalam bekerja diutamakan pelayanan terbaik, terutama pencatatan terhadap temuan atau informasi tersebut harus dilakukan karena PPDP wajib melayani hak konstitusional warga,” kata Muhammad Ismail dalam rilisnya, Sabtu, (20/1/2018).

Menurutnya, masyarakat nanti bisa jadi mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang sudah punya hak pilih tapi belum memiliki KTP elektronik. Sehingga mendapatkan informasi sudah punya hak pilih, bahkan KTP pun tidak punya.

“Oleh karena itu, semua itu nanti harus dicatat,” katanya di halaman balai Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Lampung Timur.

Untuk pertama kalinya PPS Pasir Sakti bersama Ketua PPS Pasir Sakti langsung terjun kebeberapa Dusun dengan koordinator yang telah dibetuk oleh PPS. Diantaranya Dusun III dan Dusun I langsung oleh Ketua PPS Muhammad Ismail , dan beberapa Dusun lainnya.

Harapan untuk mencoklot pertama kali agar petugas bisa memaksimalkan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh bekerja atas kemauan sendiri, semua ada aturan mainnya.

Utamakan, keramahan, senyuman, ketelitian, kerja maksimal dalam melayani masayarakat untuk menggunakan hak pilihnya. “Kalau kemudian nanti ada pemilih yang belum punya KTP atau KTP-nya belum KTP elektronik, menjadi kewajiban KPU untuk menyelesaikan itu bekerja sama dengan pemerintah maupun pemerintah daerah. Prinsipnya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, wajib hukumnya terdaftar sebagai pemilih,” (PW)